Resmikan Satgas Ma'arif Bermartabat, Mendikbudristek: Bisa Jadi Contoh Bagi Yang Lain
Nusakini.com--Jakarta--Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bersama Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Ali Ramdhani meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Ma'arif Bermartabat Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan, Perundungan, dan Intoleransi (P2KPI) di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma), Kota Malang, Minggu (28/8/2022). Peluncuran ini ditandai dengan menekan tombol yang dilakukan oleh Mendikbudristek dan Ketua LP Ma'arif PBNU.
Keduanya didampingi Sekretaris LP Ma'arif PBNU Harianto Oghie, Ketua LP Ma'arif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Shodiq Askandar, dan Rektor Unisma Maskuri.
Nadiem mengapresiasi pembentukan Satgas Ma'arif Bermartabat P2KPI ini. Sebab, LP Ma'arif NU merupakan lembaga pertama yang membuat Satgas seperti ini. Ia merasa dibantu dengan hadirnya Satgas Ma'arif Bermartabat mengingat pihaknya membutuhkan dorongan lebih dalam menghapuskan tiga dosa di satuan pendidikan itu.
Dilanjutkan Menteri Nadiem, pembentukan satgas serupa bisa dicontoh oleh organisasi masyarakat (ormas) lain agar tidak ada lagi tiga dosa di dalam satuan pendidikan.
"Hal ini bisa jadi contoh bagi yang lain untuk mengikuti NU dalam proaktif melawan tiga dosa di pendidikan, yaitu kekerasan, perundungan, dan intoleransi," disampaikan Mendikbudristek dalam sambutannya.
Menteri Nadiem juga menyampaikan bahwa satgas perlu melibatkan tenaga pendidik secara sukarela. Di mana keterlibatannya dilakukan secara sadar atas pilihan dan kemauannya sendiri. "Mereka memilih sebagai volunteer (sukarelawan). Saya mau menjadi kepala satgas. Itu salah satu hal yang kita lakukan di Perguruan Tinggi," katanya.
Pilihan sukarela itu lebih efektif daripada dipilih atau ditunjuk. "Jangan dipaksa, tetapi karena mau," kata Nadiem.
Belajar dari praktik baik beberapa organisasi di luar negeri yang programnya sukses menurunkan tingkat perundungan, Mendikbudristek juga menyampaikan perlunya pelibatan pelajar. Utamanya mereka yang populer di sekolah.
"Mereka perlu dilibatkan untuk menjadi otoritas yang menangani perundungan, intoleransi, dan kekerasan. Sebab mereka merupakan mini pemengaruh (influencer) bagi teman-temannya," terang Nadiem.
Sementara itu, Ketua LP Ma’arif PBNU Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa satgas ini dibentuk sebagai upaya pencegahan agar tidak ada tiga persoalan di atas berkembang di satuan pendidikan LP Ma’arif. Ia meyakini tidak ada tiga persoalan di atas dalam satuan pendidikan LP Ma’arif.
“Ini hanya untuk memberikan aktivitas-aktivitas preventif di satu sisi dan yang kedua memberikan contoh kepada satuan pendidikan yang lain agar setiap satuan pendidikan menjamin kemartabatan dari lembaga pendidikan yaitu dengan menjaga hak dan martabat dari siswa-siswa didiknya,” tegas Ali Ramdhani.(rilis)